(40 soal) Latihan Soal PKn Kelas IX Bab Otonomi Daerah

1.       Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari kata autos, artinya ….

a.       bersama

b.      berkelompok

c.       sendiri

d.      individu

2.       Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu ….

a.       Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

b.      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

c.       Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

d.      Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

3.       Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ….

a.       Pasal 17

b.      Pasal 18

c.       Pasal 19

d.      Pasal 20

4.       Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupa-kan undang-undang mengenai ….

a.       perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b.      otonomi daerah

c.       pemerintahan daerah

d.      kewenangan daerah

5.       Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pe-limpahan kewewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah ….

a.       pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

b.      pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

c.       pemerintah asing kepada pemerintah daerah

d.      pemerintah pusat kepada pemerintah asing

6.       Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan ….

a.       anarki dalam suatu negara

b.      sosialisasi dalam suatu negara

c.       demokrasi dalam suatu negara

d.      modernisasi dalam suatu negara

7.       Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana an otonomi daerah, adalah ….

a.       eksploitasi kekayaan hutan

b.      penataan tata ruang kota

c.       pelaksanaan kegiatan administratif

d.      menetapkan kebijakan moneter

8.       Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ….

a.       masyarakat setempat

b.      pemerintah pusat

c.       pemerintah asing

d.      presiden bersama DPR

9.       Berikut ini merupakan contoh parti sipasi warga negara, yaitu ….

a.       beramai-ramai membangun rumah mewah

b.      mengikuti pemilihan umum

c.       membangun jalan tol

d.      memilih pemimpin perusahaan

10.   Akibat yang tidak timbul jika terjadi suatu ketidak adilan dalam masyarakat adalah ….

a.       meningkatnya tindakan kriminal

b.      sulit mewujudkan kesejahteraan bersama

c.       menambah fakir miskin dan anak terlantar

d.      membatasi persediaan kebutuhan pokokrakyat

11.   Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk ….

a.       Tuhan

b.      sosial

c.       individu

d.      kelompok

12.   Gotong royong memiliki manfaat seperti berikut, kecuali ….

a.       menguntungkan negara

b.      meringankan beban, waktu, dan biaya

c.       meringankan sikap solidaritas serta menumbuh kan rasa kekeluargaan

d.      mempertinggi ketahanan bersama

13.   Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk ….

a.       peraturan adat daerah

b.      peraturan perundang-undangan

c.       peraturan otonomi

d.      peraturan bersama

14.   Lembaga atau orang yang berhak membuat kebijakan publik, yaitu ….

a.       MPR dan DPR

b.      lurah

c.       kepala keluarga

d.      kepala desa

15.   Pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimaksudkan agar ….

a.       pembangunan yang kita rencanakan dapat terlaksana lebih cepat

b.      dapat mempercepat tercapainya kemak-mur an dan ketenteraman hidup

c.       dapat menurunkan tingkat kriminalitas di kota dan di desa

d.      bangsa Indonesia memiliki calon pemimpin handal di masa depan

16.   Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut asas ….

a.       desentralisasi

b.      sentralisasi

c.       dekonsentrasi

d.      perbantuan

17.   Tidak terdapat perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan yang diatur oleh daerah-daerah otonom merupa kan sistem….

a.       otonomi material

b.      otonomi formal

c.       otonomi nyata

d.      otonomi riil

18.   Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebab ….

a.       merupakan kebiasaan suku bangsa

b.      merupakan ciri khas daerah tertentu

c.       dapat mewujudkan ketenangan dalam ling kungan

d.      dapat mewujudkan kesejahteraan bersama

19.   Salah satu bentuk perpaduan atau gabungan antara sistem otonomi formal dan sistem otonomi materiil melahirkan sistem ….

a.       otonomi material

b.      otonomi formal

c.       otonomi nyata

d.      otonomi riil

20.   Contoh peran serta unsur-unsur dalam kegiatan pemerintahan adalah ….

a.       menunjukkan kekayaan

b.      membangun hotel-hotel berbintang

c.       bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan

d.      membayar pajak tepat pada waktunya

21.   Kewenangan daerah otonomi untuk dapat mengurus dan mengaturkepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri disebut . . .

a.       otonomi daerah

b.      daerah otonom

c.       kewenangan daerah

d.      daerah

22.   Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu,berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah . . . .

a.       otonomi daerah

b.      kewenangan daerah

c.       daerah

d.      daerah otonom

23.   Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalamkedudukannya sebagai . . . .

a.       peraturan daerah otonom

b.      wilayah administrasi

c.       aspek demokrasi

d.      badan otorita

24.   Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerahkabupaten dan . . . .

a.       provinsi

b.      wilayah administrasi

c.       daerah otonom

d.      daerah kota

25.   Pelaksanaan otonomi daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.. . . .

a.       5 Tahun 1998

b.      39 Tahun 1999

c.       9 Tahun 1998

d.      32 Tahun 2004

26.   Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .

a.       kepala daerah dan wakil kepala daerah

b.      kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya

c.       kepala daerah dan perangkat daerah

d.      perangkat daerah lain seperti camat dan lurah

27.   Sejumlah kebijakan publik tertulis dalam . . . .

a.       Pancasila

b.      UUD 1945

c.       Peraturan perundang-undangan

d.      Kebijakan umum

28.   Proses perumusan undang-undang perpajakan yang melibatkan beberapa pihak, dapat dikategorikan ke dalam bentuk kebijakan publik . . . .

a.       substantif

b.      distributif

c.       prosedural

d.      liberal

29.   Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain . . . .

a.       berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait kebijakan tersebut untuk menyetujuinya

b.      menulis surat kepada wakil rakyat

c.       ikut berdemonstrasi

d.      memberi kesaksian dalam dengar pendapat publik

30.   Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatankebijakan publik, antara lain . . . .

a.       masyarakat harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan baginya

b.      memungkinkan munculnya penyelewengan-penyelewengan

c.       masyarakat menjadi apatis/acuh

d.      masyarakat belum bersikap demokratis

31.   Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungansekolah, misalnya. . . .

a.       para siswa dan ketua murid melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket yang berlaku

b.      siswa membuat silabus mata pelajaran

c.       OSIS menyusun jadwal pelajaran

d.      siswa mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantupekerjaan orang tuanya

32.   Penataan lingkungan hidup dan fasilitas umum merupakan salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan . . . .

a.       keluarga

b.      lembaga swadaya masyarakat

c.       masyarakat

d.      sekolah

33.   Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ialah . . . .

a.       bagi hasil pajak

b.      pinjaman daerah

c.       pajak daerah

d.      dana alokasi khusus

34.   Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih . . . .

a.       secara demokratis

b.      secara langsung oleh rakyat

c.       sesuai undang-undang

d.      dicalonkan oleh DPRD I dan II

35.   Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, kecuali. . . .

a.       politik luar negeri, hankam, moneter, fiskal, dan agama

b.      memilih kepala daerah

c.       membuat peraturan daerah

d.      menetapkan APBD

36.   Contoh pelaksanaan asas medebewind (tugas pembantuan) ialah . . . .

a.       pelaksanaan transmigrasi, GNOTA, dan KB

b.      pemilihan gubernur

c.       penetapan pajak

d.      penentuan APBD

37.   Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahdiatur dalam . . . .

a.       UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004

b.      UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004

c.       UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004

d.      UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004

38.   Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . .

a.       menetapkan peraturan daerah

b.      menetapkan kepala daerah

c.       pengangkatan perangkat daerah

d.      pengaturan terhadap peraturan daerah

39.   Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dalam kepemilikan sumber daya alam, misalnya tampak dalam . . . .

a.       bagi hasil minyak bumi 65% untuk pusat dan 15% untuk daerah

b.      ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000

c.       daerah tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, karenadiserahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat

d.      dijualnya sumber daya alam kepada pihak asing

40.   Penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksudpemberian otonomi. Pernyataan ini merupakan prinsip otonomi dalamarti . . . .

a.       seluas-luasnya

b.      bertanggung jawab

c.       nyata

            d.      utuh